Hak Ekonomi, Sosial & Budaya : Perlindungan melalui Peradilan Konstitusional
Penulis
: Oly Viana Agustine and Muhammad Reza Winata
Edisi
: Edisi 1, cetakan 1
Subyek
: peradilan
konstitusional
Penerbit
: Rajawali Press - Depok
Call Number
: 342.03
Agu
h
Ringkasan :Buku ini membahas mengenal peran Mahkamah
dibentuk oleh konstitual dan memil fungel valor
yang mendorong pemenuhan dan perlindu
di Indonesia. Begian awal buku ini akan ditum
ekonomi, sosial, dan budaya di dunia yang dimulai dari
Manusia (HAM), dasar-dasar konsep hak al monusta,
hukum internasional yang mengatur terkait hak ekonomi, sel, dan budaya serta
tantangan dalam pemenuhannya. Bab selanjutnya yang tak kalah penting yakni
pengaturan dan implementasi perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya di
Indonesia. Elaborasi secara mendalam dan pendeskripsian dilakukan berdasarkan
ketentuan normatif dalam naskah peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia. Bab berikutnya membahas konsep perlindungan dan penegakan HAM yang
dilakukan oleh peradilan konstitusional dan kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagai pelindung HAM melalui judicial review. Perlindungan hak-hak ekonomi, sosial,
dan budaya yang tertuang dalam undang-undang diuji konstitusionalitasnya dengan
UUD 1945 melalui judicial review.
lungan hak
Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan yang terkait
dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara lebih rinci dianalisis secara
mendalam pada bab selanjutnya yang membahas mengenai bagaimana peradilan
konstitusional dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berperan dalam pemenuhan dan
perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Peran Mahkamah
Konstitusi tergambarkan dengan jelas dalam putusan-putusannya yang telah
diinventarisir dan dianalisis dengan mengelompokkannya berdasarkan kategorisasi isu
konstitusionalitas dalam putusan mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Buku ini akan ditutup dengan analisis terhadap seluruh putusan yang telah dikaji
tersebut, berdasarkan analisis terhadap karakteristik implikasi atau dampak putusan
terhadap perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Kemudian,
semakin dikuatkan dengan analisis terhadap konsep juristocracy mengenai peran
peradilan konstitusional dalam mengawal dan menstimulus pembentukan hukum di
Indonesia agar selalu tetap konsisten dan harmonis dengan norma dan nilai-nilai
konstitusi.
Daftar copy :
No. |
Barcode |
Lokasi |
No. Rak |
Ketersediaan |
1 |
00247064 |
Perpustakaan Pusat |
300 |
Tersedia |
2 |
00247065 |
Perpustakaan Pusat |
300 |
Tersedia |
3 |
00247066 |
Perpustakaan Pusat |
300 |
Tersedia |
4 |
00247067 |
Perpustakaan Pusat |
300 |
Tersedia |
5 |
00247068 |
Perpustakaan Pusat |
300 |
Tersedia |
6 |
00251541 |
Perpustakaan Pusat |
300 |
Tersedia |
7 |
00251542 |
Perpustakaan Pusat |
300 |
Tersedia |
8 |
03243113 |
Perpustakaan Pusat |
300 |
Tersedia |
9 |
03243114 |
Perpustakaan Pusat |
300 |
Tersedia |
10 |
03243115 |
Perpustakaan Pusat |
300 |
Tersedia |
Diproses dalam : 0.15732312202454 detik