Ringkasan :
Perkembangan hukum ketenagakerjaan dan analisis difokuskan kepada Undang-Undang bidang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia adalah kajian utama buku ini. Sebagian dari Undang-Undang tersebut telah pernah di uji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Putusan-Putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon, diharapkan pembentuk undang-undang yakni Pemerintah dan legislatif akan berpedoman pada putusan MK tersebut untuk perbaikan dalam perubahan undang-undang melalui proses legislasi mengingat Undang-Undang selalu mengikuti perkembangan zaman. Buku ini juga mengupas bagaimana perlindugan hak-hak konstitusional pekerja/buruh dalam perusahaan yang mengalami kepailitan, perlindungan hak-hak pekerja migran dan juga perlindungan hak-hak pekerja/buruh dalam perkembangan kontemporer. Lebih mendalam lagi buku ini juga mengupas hal ihwal perusahaan dinyatakan pailit dan insolvent, Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah dapatL hadir sebagai kuasa dalam rapat verifikasi dan memasukkan daftar tagihan-tagihan hak upah para pekerja/buruh yang belum dilunasi oleh pengusaha (debitor) kepada para buruh sebagai kreditor preferen. Di samping itu, selain pengaruh pandemi ada tantangan disrupsi di seluruh dunia yang dihadapi buruh terutama di era otomasi yang sedang berlangsung dengan tidak terbendungnya lagi digitalisasi.

Daftar copy :

 

Diproses dalam : 0.15080189704895 detik