Ringkasan :
JOHN DEWEY, salah seorang filosol pendidikaan terkemuka, berpendapat bahwa pendidikan merupakan metode yang paling fundamental di dalam kemajuan sosial dan reformasi. Menurul John Dewey, pendidikan adalah sarana par excellent yang menumbuhkan kehidupan demokrasi Pendapat ini menarik dan tepat, sebab bagaimana mungkin demokrasi dapat berjalan baik jika masyarakat kurang terdidik untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang beradab dan bermartabat? Lihat saja bagaimana penebangan pohon, pembakaran gedung-gedung, ikut juga meningkahi kehidupan politik di Indonesia belakangan ini, terutama setelah kita masuk dalam apa yang disebut era reformasi. Perbedaan pendapal para elit politik tidak diwujudkan dalam perdebatan di parlemen dengan adu argumentasi yang nuchter, tapi secara kurang bertanggungjawab diturunkan menjadi aksi-aksi sepihak dalam bentuk kekerasan massa. Anehnya lagi, adu argumentasi di parlemen maupun media massa secara lerbuka malah oleh sementara kalangan yang sudah terlanjur dininabobokkan oleh situasi "seakan-akan demokratis" di era Orde Baru justru dianggap sebagai perbuatan yang membahayakan persatuan. Padahal hal semacam itulah yang menjadi kembangnya demokrasi Bagi bangsa Indonesia persoalannya menjadi tidak sederhana Sebab hampir dalam segala sektor, politik, ekonomi, hukum, termasuk pendidikan, bangunan sistemnya belum terjalin menjadi satu kesatuan sistem sosial yang memadai. Di sektor politik, misalnya, bangsa Indonesia memang telah mengalami kemajuan yang cukup signilikan ke arah situasi yang lebih demokratis. Amandemen UUD 1945 adalah longgak penting ke arah demokratisasi sistem politik. Akan tetapi, pada saal yang sama kita dapat menyaksikan bagaimana ketidaksiapan sebagian masyarakat termasuk para politisi dan birokrat untuk hidup dalam suasana yang lerbuka seperti yang diamanatkan UUD yang lelah diamandemen, masih ada saja birokral yang alergi pada kritik anggota parlemen, masih banyak politisi yang sami mawon bukannya adu argumentasi yang menjadi andalan, akan tetapi justru otot yang mengemuka. Hal ini berarti dari sisi pendidikan, ada sesuatu yang salah pada diri kita. Tingkah laku politik seperti itu sedikit banyaknya diakibatkan oleh proses pendidikan politik yang lidak berjalan baik Meminjam istilah salah seorang pakar pendidikan terkemuka kita, Prof. Dr. Winamo Surakhmad "para politisi dan birokrat itu cuma tersekolahkan, tidak terdidik Tapi persoalannya memang tidak sesederhana itu. Sebab pendidikan politik tidak hanya berdimensi individual maupun kultural saja. la juga berkaitan dengan aspek struktural. Kendatipun demikian, membangun sistem politik yang demokratis tanpa mempertimbangkan pembangunan kualitas individual maupun kultural tidak akan banyali membawa perubahan yang signihkan Civic Education di SMA yang saal ini dikenal sebagai mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) jika diorganisasi kembali maleri maupun metode pembelajarannya, dapal merupakan salah satu ajang pendidikan politik yang penting dalam rangka menumbuhkan jnma demokrani di kalangan warga negara Apalagi peluang terbuka lebar untuk itu setelah pemerintah memberlakukan Kurikulum 2004 yang disebut berbasis kompetensi yang kemudian disempurnakan dengan Kurikulum 2006 Dengan memperhatikan realitas kepolitikan nasional saat ini, agaknya Pin sudah sedemikian mendesak untuk ditingkatkan kualitasnya, dan Muhammadiyah sebagai salah satu bagian dari Civil Sociely Organisations (C50s) perlu mengambil peran yang signidikan melalui janngan amal usaha pendidikan menengah sampai pendidikan Iinggi. Upaya ini diharapkan dapat membern sumbangan yang Signifikan bagi pengembangan nilai nilai kewarganegaraan (civic values) di kailangan warga negara umumnya, maupun SMTA Muhammadiyah khususnya, sebagai salah satu ikhtiar mrwujudkan generasi bangsa indonesia masa depan yang demokratis, toleran, dan berkeadaban (civilized)/

Daftar copy :

 

Diproses dalam : 0.15073704719543 detik