Ringkasan :
Fungsi pengaturan MA tersebut telah diatur dalam sistem pengadilan melalui Undang-Undang Mahkamah Agung (UUMA) dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 32 UUMA memberikan fungsi pengawasan tertentu terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan Pasal 79 UUMA melengkapi isi Pasal 32 UUMA yang menentukan : "Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU ini".

Daftar copy :

 

Diproses dalam : 0.15147399902344 detik