Ringkasan :
Perselisihan prayudisial adalah sengketa mengadili yang timbul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perkara perdatanya. Hubungan dan kedudukan timbal balik antara kedua perkara adalah kebenaran materiil yang didapat dari pemeriksaannya perkara pidana akan memengaruhi dan menentukan kedudukan dari perkara perdatanya, bukan sebaliknya. Jika terdakwa dibebaskan maka membuktikan secara materiil kesepakatan yang merupakan ranah hukum perdata adalah benar. Sebaliknya, jika putusan perkara pisana, mempidana terdakwa in kracht van gewijsde maka putusan tersebut membuktikan bahwa kebenaran formil dalam putusan perdata bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Putusan perkara pidana ini berfungsi membatalkan putusna perkara perdata, karena itu digunakan sebagai alasan mengajukan upaya hukum melawan putusan perkara perdata semula yang menyatakan perjanjian keperdataan yang sah. Buku ini membahas tentang perselisihan prayudisial secara komprehensif meliputi teori dan konsep yang relevan, pengaturan penundaan dan pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana, hubungan timbal balik kebenaran materiil dan formil dalam pemeriksaan perkara pidana terkait adanya gugatan perdata, batas waktu penundaan pemeriksaan perkara pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi peneragakan hukumnya terkait perkara perdata, penyelesaian hukum perkara pidana apabila terjadi perselisihan yudisial, dan putusan pengadilan tentang perselisihan prayudisial.

Daftar copy :

 

Diproses dalam : 0.16391491889954 detik