Ringkasan :
Kehadiran lembaga kepailitan baru, yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai pengganti failisment verordening Stb. Tahun 1905 No. 217 Jo. Stb Tahun 1906 No. 348 yang merupakan hukum kepailitan peninggalan hukum kolonial Belanda, sebenarnya bertujuan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang secara adil, pasti, cepan, terbuka dan efektif. Namun kenyataannya saat ini tidak banyak kreditor pemegang jaminan kebendaan , seperti perbankan yang menggunakan lembaga kepailitan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Ini karena pemberlakuan norma hukum kepailitan memberi pembatasan-pembatasan terhadap hak pada bank selaku kreditor separatis dalam proses kepailitan.

Daftar copy :

 

Diproses dalam : 0.15673398971558 detik