Summary :
Buku ini menguraikan hasil analisis terhadap aspek perlindungan hukum yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 1961 dan UU No. 2 Tahun 2012, sebagai dua produk peraturan perundangan-undangan dalam bentuk undang-undang yang dapat menjadi dasar dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Reformasi dan pelaksanaan pembangunan yang mengedepankan kedaulatan rakyat telah mengakibatkan terjadinya pergeseran pola perlindungan hukum yang sifatnya represif menjadi ke arah UU No. 2 Tahun 2012 yang menyediakan perlindungan hukum yang sifatnya preventif dan represif.

Copies :