Summary :
Putusan Mahkamah Konstitusi dirumuskan dan diputuskan secara kolegial oleh seluruh Hakim Konstitusi yang berjumlah sembilan orang. Namun dalam berbagai putusan tersebut, tidak jarang ditemukan adanya perbedaan pendapat akhir dari satu atau lebih Hakim Konstitusi yang dituangkan di dalam putusannya. Pendapat berbeda ini lebih dikenal dengan istilah dissenting opinions. Pertanyaannya, mengapa di antara Hakim Konstitusi dapat muncul perbedaan pendapat akhir? Bukankah proses persidangan yang sama juga diikuti oleh seluruh Hakim Konstitusi? Kenyataannya, fakta yang sama dari suatu perkara tidak serta-merta menghasilkan pendapat yang sama di kalangan hakim. Hal ini dapat disebabkan setidaknya karena adanya perbedaan penggunaan penafsiran hukum dan konstitusi yang juga dipengaruhi oleh perbedaan pengalaman, latar belakang, dan perspektif keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing Hakim Konstitusi. Terlepas adanya perbedaan praktik dissenting opinions di berbagai sistem peradilan dunia, pencantuman dissenting opinions di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah meningkatkan prinsip akuntabilitas peradilan (judicial accountability). Buku ini berisi kodifikasi pendapat berbeda (dissenting opinions) yang disampaikan oleh Hakim Palguna selama menjadi Hakim Konstitusi dalam dua periode (2003-2008 dan 2015-2020). Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan intelektualnya sebagai seorang Hakim Konstitusi, buku ini mampu memotret sebagian jejak dan jalan pemikiran Hakim Palguna dalam memutus isu-isu konstitusional yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, buku ini penting dibaca oleh para akademisi, peneliti, dan masyarakat umum yang menaruh minat pada dunia peradilan dan profesi hakim, khususnya Mahkamah Konstitusi.

Copies :