Summary :
Bagaimana potret penerapan dan penegakan hukum pers dalam putusan pengadilan di Indonesia terhadap kasus-kasus hukum terkait pemberitaan pers dan bagaimana kebijakan penegakan hukum (Politik hukum pidana) yang harus diformulasikan dalam rumusan-rumusan hukum positif dan kemudian diimplementasikan dalam kasus-kasus hukum terkait pemberitaan pers, tanpa harus mencederai dan tetap merawat kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan tersebut menjadi sorotan utama dalam buku ini, sebab hingga saat ini penegakan hukum terhadap delik pers dan pelanggaran hukum lain yang dilakukan oleh pers selalu memunculkan perdebatan yang berbasis pada perbedaan argumentasi apakah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers berlaku sebagai lex specialis terhadap KUHP. Perbedaan sikap hakim dalam mengambil putusan atas perkara delik pers atau perilaku pers lainnya yang dipandang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap subjek hukum yang menjadi objek pemberitaan pers, juga menjadi alasan penulis untuk menuangkan dalam kajian ini. Ketentuan dalam KUHP merupakan hukum positif yang masih berlaku, yang beriringan dengan terbukanya kemungkinan diajukannya gugatan secara perdata terhadap pers, karena itu, perlu untuk membuat rumusan kebijakan penegakan hukum yang menjadi jalan tengah dalam mengimbangi hak dan kewajiban antara pers dengan subjek hukum yang menjadi objek pemberitaan, antara lain dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Pers, sehingga konsepsi kebijakan penegakan hukum, terutama dalam delik pers, diharapkan tidak bertentangan dengan kehendak rakyat dalam menjaga dan merawat kemerdekaan pers yang telah dijamin dalam UUD 1945.

Copies :