Summary :
Diskursus hukum pengujian Perda hasih menjadi isu krusial ditengah upaya penguatan implementasi kebijakan otonomi daerah saat ini. Perda mempunyai pijakan legitimasi konstitusional yang kuat dalam UUD 1945 pasca amendemen. Adapun penyusunan buku ini dibagi dalam beberapa Bab Pembahasan beserta Sub Bab pokok bahasana dimana antara satu Bab dengan Bab lainnya saling relevan dan harus dikaji secara holistik sebagai satu kesatuan pembahasan. Kajian BAB I diawali dengan "Pendahuluan", yang pada initinya mengkaji eksistensi epistimologis Peraturan Daerah (Perda) sebagai disiplin ilmu Hukum yang otonom. Selanjutnnya BAB II akan menguraikan lebih jauh "Tinjauan Umum Perda Dalam Sistem Hukum Nasional yang dibagi dalam beberapa sub Bab yakni pertama, Deskripsi, Kedua, Pengertian Peraturan Daerah; Ketiga, Perda Dalam Sistem Perundangan dan yang Keempat, terkait Perda Sebagai Produk Legislatif di Tingkat Daerah. Kajian pada BAB III akan fokus pada pembahasan "Landasan Utama Pembebentukan Perda". Untuk memudahkan pemahaman mahasiswa dan praktisi hukum, maka akan dibagi dalam beberapa Sub Pokok Bahasan yakni: Pertama, Deskripsi, Kedua, terkait kewenangan Pembentukan Perda, Ketiga; bagaimana mekanisme pembentukan Perda dan yang Keempat mengenai muatan Peraturan Daerah secara normatif prosedural. Kajian Pada BAB IV: Pengawasan Perda Sebagai Produk Hukum Daera yang dibagi dalam beberapa Sub Bab Pembahasan yakni: pertama, Deskripsi, Kedua, Pengertian Pengawasan secara teoritis dan yuridis dan Ketiga terkait "Tipologi Pengawasan Produk Hukum Daerah. Bibliografi : halaman 273-282

Copies :