Summary :
Pengujian Perda dilakukan melalui mekanisme executive preview, executive review dan judicial review. Dalam pelaksanaan executive preview dan executive review terdapat kelemahan, yakni terjadinya pengawasan yang berlebihan. Pada sisi lain, hak warga masyarakat dalam mempertahankan kepentingannya mendapat perlindungan dan bergantung pada kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Buku ini memaparkan dengan cerdas Judicial review Perda Pajak dan Retribusi Daerah meliputi perda pajak dan retribusi daerah dalam kerangka negara hukum; judicial review terhadap peraturan daerah; peraturan daerah tentang pajak dan retribusi; pengujian perda pajak dan retribusi daerah oleh Mahkamah Agung.

Copies :