Summary :
Konsep "Politik Ekologi" yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan taman nasional ialah menekankan peran stakeholders baik pelaku langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pelaku langsung melibatkan pemerintah pusat , Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Perdebatan kewenangan "pengelolaan taman nasional" di berbagai daerah menjadi isu sentral dalam era otonomi daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua kubu, baik pemerintah daerah maupun pusat mempunyai argumentasi masing-masing. Sebaliknya , pelaku tidak langsung, yakni peran akademisi , lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik domestik dan international serta masyarakat lokal juga turut berpartisipasi dan gencar dalam mewujudkan isu konservasi dengan melakukan reforestasi tanaman lokal, pemeliharaan flora dan biodiversity, proteksi fauna , serta peningkatkan program pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat lokal.

Copies :