Summary :
Penerapan teori norma hukum berjenjang dalam judicial review terhadap perda pajak dan retribusi daerah di Mahkamah Agung dapat mewujudkan keteraturan hierarki peraturan perundang-undangan, meminimalisasi konflik kepentingan antara pusat dan daerah serta penguatan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Copies :