Summary :
Media merupakan ruang untuk perebutan pengaruh. Para elit politik, baik yang berada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, berupaya untuk mendapatkan akses yang lebih lama dan luas untuk memengaruhi persepsi masyarakat tentang elit politik, realitas politik, kebijakan, dan lembaga pemerintahan yang sedang berkuasa. Sementara itu, media juga merupakan aktor politik institusional yang punya nilai-nilai untuk diperjuangkan. Salah satu nilai tersebut terkait dengan fungsi demokratis media sebagai lembaga penjaga (watchdog) pemerintahan yang sedang berkuasa. Media lewat pemberitaannya dapat mengambil sikap yang partisan, netral, oposisional, bahkan radikal. Dalam konteks fungsi demokratisnya media seharusnya bersikap secara kritis terhadap pemerintahan, terlebih pada era pemerintahan yang penuh dengan praktek korupsi dan kartel. Media dapat bertindak menjadi lembaga oposisi institusional. Buku yang disusun berdasarkan hasil penelitian empiris ini mengkaji tentang relasi pers dan pemerintahan koalisi yang terbentuk pascapemilu 2009. Dalam buku ini diuraikan seberapa kuat sikap oposisional pers terhadap pemerintahan koalisi, faktor-faktor apa saja yang mendorong sikap oposisional tersebut, serta lembaga, tokoh, dan kebijakan apa yang paling ditentang dan dikritisi oleh pers dalam pemerintahan tersebut. Penguasa, elit politik, pelaku media dan pengamat/peneliti perlu mendalami fenomena secara serius demi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Copies :