Summary :
Buku ini mencermati fatwa-fatwa MUI di Indonesia, terutama terkait politik. DIsadari bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, namun juga bukan negara sekuler, karena masyarakatnya yang mayoritas Muslim (religius) mendasarkan perbuatannya pada etika-moral Islam. Karena itu MUI yang merupakan bagian dari NKRI terpanggil untuk ikut berkontribusi pada pembangunan, kontribusi itu dalam bentuk masukan, kritik, pemikiran atau nasehat, dll yang mengarah pada upaya kemajuan bangsa. Selain itu MUI mengawal negara melalui rancangan undang-undang agar peraturan yang ditetapkan Negara tidak bertentangan dengan agama. MUI juga berusaha memasukkan hukum-hukum agam dalam hukum Negara, agar tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan jika perlu melakukan positivikasi hukum Islam. Upaya yang dilakukan seperti ikut merancang dan mengawal fatwa fornografi, ekonomi syariah, dll. Pilihan MUI terkadang dilematis, yakni antara tuntutan agama, dan komitmen menegakkan pilar-pilar demokrasi dalam bingkai NKRI. Fatwa-fatwa MUI, seperti fatwa Golput yang kelihatan bertentangan dengan pilar demokrasi, menimbulkan pertanyaan umum, apakah ulama (sebagai wakil umat islam) merupakan lawan (vis a vis) bagi penegakan demokrsi, atau itu adalah bentuk artikulasi dari Politik kebangsaan MUI?

Copies :