Summary :
Telah dipahami oleh berbagai kalangan bahwa permasalahan penyusunan kebijakan APBD sesungguhnya terletak pada interaksi aktor yaitu pemerintah daerah dan DPRD di mana masing-masing memiliki kewenangan yang pada akhirnya mempengaruhi proses penetapan kebijakannya. Pola interaksi pemda dengan DPRD dalam proses penyusunan kebijakan publik sangat penting dipelajari dan ditelaah secara lebih mendalam agar dapat dilihat kecenderungan dan pola interaksi yang terjadi untuk menciptakan proses perumusan kebijakan yang lebih konsisten dan logis.

Copies :