Summary :
Kekuasaan diskresi pemerintah adalah konsep yang perlu dipahami secara cermat dan kritis karena karena konsepnya sangat potensial untuk dipahami secara keliru, sebagaimana telah terbukti, bahkan mengarah pada fenomena fallacy yang disebut contraditio in terminis. Dalam konteks tersebut penulis hendak sedikit melakukan aksi akrobatik intelektual supaya pemahaman tentang konsep kekuasaan diskresi pemerintah tidak sekedar mengikuti pandangan arys utama atau mainstream , dimana produk pandangan utama tersebut pada akhirnya yang berpengaruh sangat kuat dalam melahirkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Secara eksterm posisi penulis justru lebih banyak bertentangan dengan pandangan arus utama tersebut, termasuk pendirian penulis yang tidak setuju dengan pengaturan diskresi dalam UU No 30 Tahun 2014. Sebagai premis mayor penulis beranjak dari asas atau prinsip bahwa konsep kekuasaan diskresi pemerintah adalah produk

Copies :