Summary :
Melalui layar televisi para pemilik stasiun televisi menebar pesona senyumnya untuk meraup keuntungan ekonomi, sekaligus keuntungan politik. Pemilu 2014 menjadi pelajaran berharga dalam diskursus dunia penyiaran televisi Indonesia. Para pemilik stasiun televisi secara vulgar memanfaatkan kanal frekuensi sebagai media kampanye. Surya Paloh memobilisasi sumber daya di MetroTV, Aburizal Bakrie menggerakan mesin penyiaran ANTV dan TVOne dan Harry Tanoesudibyo memanfaatkan RCTI, MNCTV dan GlobalTV. Ketiga nama yang disebut adalah pemilik stasiun televisi yang sekaligus politisi. Apakah mereka lupa bahwa frekuensi adalah milik publik dan seharusnya digunakan dalam rangka kepentingan publik. Hampir mustahil mereka lupa esensi frekuensi adalah milik publik. Mereka tentu sadar tentang hakikat frekuensi sebagai miliki publik, namun agaknya mereka lebih memilih mengkolonisasi frekuensi demi kepentingan politik. Secara ekonomi, ketiganya dan para pemilik stasiun televisi lainnya, sukses meraup keuntungan ekonomi menjual slot program acara televisi kepada para pengiklan. Dengan memanfaatkan rating, mereka membuka tangan selebar – lebarnya bagi para pengiklan. Tentu untuk mendapatkan rating yang tinggi mereka harus mendapatkan pemirsa televisi yang banyak, dan sebisa mungkin menekan ongkos produksi agar marjin pendapatan iklan yang masuk dengan biaya produksi tidak lebar. Logika yang demikian ini menyebabkan program siaran televisi di Indonesia semakin niretika. Regulasi penyiaran, sebagai bentuk etika yang dibakukan sebagai hukum yang mengikat, dalam bentuk Undang – undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menjadi macan ompong di hadapan para pemilik televisi. Buku ini mengangkat tentang bagaimana tumpulnya regulasi penyiaran. Disusun berdasarkan kajian yang dilakukan mahasiswa peserta mata kuliah hukum media massa di bawah bimbingan dosen pengampu Fajar Junaedi.

Copies :