Summary :
Perubahan ketiga UUD 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman. Norma konstitusional ini membawa pesan mengenai Independensi peradilan yang dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap batin hakim yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi dan mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses peradilan. Problematika tentang keterbelengguan independensi inilah yang selama ini disinyalir menjadi pemicu kegaduhan dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia, yang kemudian kerap mencederai dan bahkan mengoyak rasa keadilan masyarakat. Buku ini dimaksudkan untuk mengupas isu-isu yang berhubungan dengan sistem peradilan di Indonesia, baik dalam teori maupun praktik. Melalui buku ini pembaca akan disuguhkan berbagai materi yang diawali dengan pembahasan mengenai konsep dan implementasi rule of law, interpendensi pengadilan, dan peradilan informal. Kemudian dilanjutkan dengan materi mengenai putusan pengadilan dan pengaruhnya terhadap sektor nonhukum, peranan pengadilan dalam pembangunan ekonomi, pengadilan dan politik nondemokratis.

Copies :